MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

 

Source Article : indonesiamdgs.org

TUJUAN 4:

Upaya untuk menurunkan angka kematian anak sudah sejalan dengan sasaran MDGs.Hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka kematian balita dari 97 (tahun 1991) menjadi 44 per seribu kelahiran hidup (tahun 2007); penurunan angka kemaitan bayi dari 68 menjadi 34 perseribu kelahiran; dan neonatal dari 32 menjadi 19 per seribu kelahiran. Sedangkan proporsi anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak meningkat dari 44,50% (tahun 1991) menjadi 87,30 perseribu (tahun 2011).

Indikator		Acuan Dasar	Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015
4.1	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	97 (1991)	44 (2007)	32		BPS, SDKI 1991, 2007;
4.2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	68 (1991)	34 (2007)	23
4.2a	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	32 (1991)	19 (2007)	Menurun
4.3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	44,5% (1991)	67,0% (2007) 74,5% (2010)* 87,30% (2011)*	Meningkat		* Kemkes, Riskesdas 2010 (data sementara)
Status : Sudah Tercapai Akan Tercapai Perlu perhatian khusus

MDG 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

 

Source Article : indonesiamdgs.org

TUJUAN 3:

Upaya untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagian besar telah mencapai sasaran MDGs tahun 2015. Pada tahun 2011, rasio APM perempuan/laki-laki di tingkat SD adalah 98.80; di tingkat SMP adalah 103,45; dan di tingkat pendidikan tinggi adalah 97,82%. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun telah mencapai 99,95% pada tahun yang sama. Sementara sasaran yang sejalan dengan target MDGs adalah untuk rasio APM perempuan/laki-laki di SMA telah mencapai 101,40 pada tahun 2011. Di bidang ketenagakerjaan, terlihat adanya peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian, yaitu 36,67% pada tahun 2011. Di samping itu, proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR juga mengalami peningkatan, menjadi 18,4% pada tahun 2011.

Indikator		Acuan Dasar	Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TARGET 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan disemua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015
3.1	Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi
	- Rasio APM perempuan/laki?laki di SD	100,27 (1993)	99,73% (2009) 98,80% (2011)	100,00%		BPS, Susenas
	? Rasio APM perempuan/laki?laki di SMP	99,86 (1993)	101,99% (2009) 103,450% (2011)	100,00%
	? Rasio APM perempuan/laki?laki di SMA	93,67 (1993)	96,16% (2009) 101,40% (2011)	100,00%
	? Rasio APM perempuan/laki?laki di Perguruan Tinggi	74,06 (1993)	102,95% (2009) 97,82% (2011)	100,00%
3.1a	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki?laki pada kelompok usia 15?24 tahun	98,44 (1993)	99,85% (2009) 99,95% (2011)	100,00%		BPS, Susenas
3.2	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	29,24% (1990)	33,45% (2009) 36,67% (2011)	Meningkat		BPS, Sakernas
3.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	12,50% (1990)	17,90% (2009) 18,40% (2011)	Meningkat		KPU
Status : Sudah Tercapai Akan Tercapai Perlu perhatian khusus

MDG 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA

source Article : indonesiamdgs.org TUJUAN 2:

Upaya pencapaian pendidikan dasar untuk semua telah sejalan dengan sasaran MDGs, hal ini ditunjukkan dengan sudah diterapkannya pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia. Pada tahun 2011, angka partisipasi murni SD telah mencapai 95,55%; proporsi murid kelas I yang berhasil mencapai kelas VI adalah 96,58%; dan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan sudah mencapai 98,75% dan laki-laki mencapai 98,80%

Indikator		Acuan Dasar	Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA
Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak?anak, laki?laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar
2.1	Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar	88,70%(1992)**	95,23% (2009)* 95,55% (2011)*	100,00%		*Kemdiknas ** BPS, Susenas
2.2	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	62,00% (1990)*	93,50% (2008)** 96,58% (2011)*	100,00%		*Kemdiknas ** BPS, Susenas
2.3	Angka melek huruf penduduk usia 15?24 tahun, perempuan dan laki?laki	96,60% (1990)	99,47% (2009) Female: 99,40% Male: 99,55% 98,78% (2011) Female: 98,75% Male: 98,80%	100,00%		BPS, Susenas
Status : Sudah Tercapai Akan Tercapai Perlu perhatian khusus

MDG 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

Source article : indonesiamdgs.org TUJUAN 1:

Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang berarti dan ini sudah sesuai dengan target MDGs yang ditunjukkan dengan menuruannya proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional dari 15,10% (tahun 1990) menjadi 12,49% (tahun 2011) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 2,70 menjadi 2,08 pada periode yang sama. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja meningkat dari 3,52% (tahun 1990) menjadi 5,04% (tahun 2011). Di samping itu, terjadi penurunan proporsi penduduk yang menderita kelaparan dari tahun 1989 ke tahun 2010 yang ditunjukkan dengan prevalensi balita dengan berat badan rendah dari 31,00% menjadi 17,91%, serta proporsi penduduk dengan asupan kalori kurang dari 1400kkal/kapita/hari dari 17,00% (tahun 1990) menjadi 14,65% (tahun 2011)

Indikator		Acuan Dasar	Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN
Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015
1.1	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	20,60% (1990)	5,90% (2008)	10,30%		Bank Dunia dan BPS
1.1a	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	15,10% (1990)	12,49% (2011)	7,55%		Bank Dunia dan BPS
1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,70% (1990)	2,21% (2010) 2,08% (2011)	Berkurang		BPS,Susenas
Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda
1.4	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	3,52% (1990)	2,24% (2009) 5,04% (2011)	-		PDB Nasional dan BPS,Sakernas
1.5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	65% (1990)	62% (2009) 63,85% (2011)	-		BPS,Sakernas
1.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	71% (1990)	64% (2009) 44,24% (2011)	Menurun		BPS,Sakernas
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015
1.8	Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi	31,0% (1989)*	18,4%(2007)** 17,9%(2010)**	15,5%		* BPS,Susenas **Kemkes,Riskesdas 2007; 2010 (data sementara)
1.8a	Prevalensi balita gizi buruk	7,2% (1989)*	5,4%(2007)** 4,9% (2010)**	3,6%
1.8b	Prevalensi balita gizi kurang	23,8% (1989)*	13,0% (2007)** 13,0% (2010)**	11,9%
1.9	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum: a. 1400 Kkal/kapita/hari b. 2000 Kkal/kapita/hari	17,00% (1990) 64,21% (1990)	a. 14,47% (2009) b. 61,86% (2009) a. 14,65% (2011) b. 60,03% (2011)	8,50% 35,32%		BPS, Susenas
Status : Sudah Tercapai Akan Tercapai Perlu perhatian khusus

MDGs ( Millennium Development Goals ) Indonesia : Tujuan Pembangunan Milenium

         

 

source picture : http://www.kalyanamitra.or.id

Tujuan Pembangunan Milenium (bahasa Inggris : Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut.

        Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

Tujuan

Deklarasi Millennium PBB yang ditandatangani pada September 2000 menyetujui agar semua negara:

Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

• Pendapatan populasi dunia sehari $10000.
• Menurunkan angka kemiskinan.

Mencapai pendidikan dasar untuk semua

• Setiap penduduk dunia mendapatkan pendidikan dasar.

Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

• Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.

Menurunkan angka kematian anak

• Target untuk 2015 adalah mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun.

Meningkatkan kesehatan ibu

• Target untuk 2015 adalah Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan.

Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya

• Target untuk 2015 adalah menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.

Memastikan kelestarian lingkungan hidup

• Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan.
• Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat.
• Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.

Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

• Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.
• Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan-tarif dan -kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.
• Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
• Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.
• Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda.
• Dalam kerja sama dengan pihak "pharmaceutical", menyediakan akses obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang
• Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia

Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian diharapkan membuat laporan MDGs. Pemerintah Indonesia melaksanakannya dibawah koordinasi Bappenas dibantu dengan Kelompok Kerja PBB dan telah menyelesaikan laporan MDG pertamanya yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan rasa kepemilikan pemerintah Indonesia atas laporan tersebut. Tujuan Tujuan Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian tujuan MDGs, mengukur, dan menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidenifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini. Dengan tujuan utama mengurangi jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015, Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas provinsi tidak seimbang.^[2]
Kini MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian MDGs di Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerjasama dan implementasinya di masa depan. Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai MDGs di daerah Asia dan Pasifik. ^{[3] [4]}

Kontroversi

Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.
Menurut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Don K Marut Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan utang, tanpa syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak ODA (official development assistance) yang tidak bermanfaat untuk Indonesia ^[5]. Menanggapi pendapat tentang kemungkinan Indonesia gagal mencapai tujuan MDGs apabila beban mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pencapaian MDG pada tahun 2015 serta beban pembayaran utang diambil dari APBN pada tahun 2009-2015, Sekretaris Utama Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan berpendapat apabila bisa dibuktikan MDGs tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi untuk bantu itu. Pada tahun 2010 hingga 2012 pemerintah dapat mengajukan renegosiasi utang. Beberapa negara maju telah berjanji dalam konsesus pembiayaan (monetary consensus) untuk memberikan bantuan. Hasil kesepakatan yang didapat adalah untuk negara maju menyisihkan sekitar 0,7 persen dari GDP mereka untuk membantu negara miskin atau negara yang pencapaiannya masih di bawah. Namun konsensus ini belum dipenuhi banyak negara, hanya sekitar 5-6 negara yang memenuhi sebagian besar ada di Skandinavia atau Belanda yang sudah sampai 0,7 persen. ^[6]

Referensi

1. ^ (Inggris) Badan PBB untuk Program Pembangunan: Informasi Dasar Tujuan Pembangunan Milenium
2. ^ ^{a b} (Inggris) Situs PBB untuk Tujuan Pembangunan Milenium
3. ^ (Inggris) Indonesia Progress Report on the Millenium Development Goals, 2004
4. ^ Situs Bappenas Laporan Millenium Development Goals (MDG) Indonesia
5. ^ Okezone: Pencapaian Target MDGs Terkendala Beban Utang
6. ^ Kompas:Pemerintah Akan Renegosiasi Utang Untuk Capai Target MDGs

^{Di ambil dari Wikipedia - Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia}

MDG 8: MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN

source article : indonesiamdgs.org TUJUAN 8:

Sistem keuangan dan perdagangan Indonesia kini semakin terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif. Hal ini diukur dari indikator keterbukaan ekonomi yang ditunjukkan dengan peningkatan rasio ekspor dan impor terhadap PDB dari 41,60% tahun 1990 menjadi 45,00% tahun 2011. Sedangkan rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB menurun dari 24,59% pada tahun 1996 menjadi 8,28% pada tahun 2011. Proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler meningkat dari 14,79% pada tahun 2004 menjadi 103,90% pada tahun 2010. Namun pada tahun 2011 proporsi rumah tangga dengan akses internet baru mencapai 26,21% dan proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi baru mencapai 12,30% pada tahun 2011.

Indikator		Acuan Dasar	Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
TUJUAN 8: MENGEMBANGKAN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN
Target 8A: Mengembangan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif
8.6a	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	41,60% (1990)	39,50% (2009) 45,00% (2011)	Meningkat		BPS & Bank Dunia
8.6b	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	45,80% (2000)	72,80% (2009) 78,80% (2010)	Meningkat		Laporan Perekonomian BI 2008, 2009
8.6c	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	101,30%(2003)	109,00% (2009) 107,60% (2011)	Meningkat		Laporan Perekonomian BI 2008, 2009
Target 8D: Menangani utang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional untuk dapat mengelola utang dalam jangka panjang
8.12	Rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB	24,59% (1996)	10,89% (2009) 8,28% (2011)	Berkurang		Kementerian Keuangan
8.12a	Rasio pembayaran pokok utang dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor (DSR)	51,00% (1996)	22,00% (2009) 21,10% (2011)**	Berkurang		Laporan Tahunan BI 2009
Target 8F: Bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi
8.14	Proporsi penduduk yang memiliki jaringan PSTN (kepadatan fasilitas telepon per jumlah penduduk)	4,02% (2004)	3,65% (2009) 3,60% (2010)	Meningkat		Kemkominfo, 2010
8.15	Proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler	14,79% (2004)	82,41% (2009) 103,90% (2010)	100,00%		Kemkominfo, 2010
8.16	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		11,51% (2009) 26,21% (2011)	50,00%		BPS, Susenas 2009
8.16a	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		8,32% (2009) 12,30% (2011)	Meningkat		BPS, Susenas 2009
Status : Sudah Tercapai Akan Tercapai Perlu perhatian khusus